BADILAG.NET - Rapat Koordinasi (rakor) antara Ditjen Badilag dan Kamar Peradilan Agama MA RI terhitung rutin diselenggarakan. Pada tahun 2017 lalu, tercatat ada dua kali rakor yang digelar di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Lantai 6, Jl. Ahmad Yani Jakarta Pusat.

Rakor pertama tahun 2018 dihelat pada Selasa, 15 Mei 2018, dihadiri oleh Ketua Kamar Peradilan Agama, para hakim agung, Dirjen Badilag, pejabat eselon II, III & IV Ditjen Badilag serta hakim yustisial pada Badan Pengawasan dan Balitbangdiklatkumdil MA. Dalam rakor tersebut, Ketua Kamar Peradilan Agama MA RI, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.M., M.Hum menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa kepada segenap warga peradilan agama di seluruh Indonesia. 

Baca Juga : Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M.: Jaga Kemandirian Hakim!

Terkait dengan kekurangan jumlah hakim di sejumlah pengadilan agama, Tuaka Peradilan Agama memerintahkan Badilag agar meng-update jumlah hakim di masing-masing pengadilan agama/mahkamah syar’iyah sehingga datanya valid dan tidak terjadi lagi sidang dengan hakim tunggal. “PA/MS yang kekurangan hakim supaya secepatnya diisi. Ketua MA menghendaki untuk tidak ada lagi hakim tunggal,” kata Ketua Kamar Peradilan Agama. Selanjutnya mengenai peresmian PA/MS baru, Ketua Kamar menyampaikan bahwa pimpinan Mahkamah Agung bertekad agar tahun ini pengadilan-pengadilan baru tersebut bisa diresmikan. “Perma tentang yurisdiksi pengadilan baru itu sedang disusun MA dan nanti akan dijadikan dasar bagi Kemenpan untuk mengeluarkan izin peresmian operasional pengadilan baru,” kata Amran Suadi.

Hal lainnya yang disampaikan Tuaka Agama adalah tentang Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Ia meminta agar Dirjen Badilag segera menyiapkan petunjuk teknis (juknis) tentang pelaksanaan Perma No. 3/2018 tersebut. “Pencanangan satker percontohan administrasi perkara secara elektronik ini akan dilakukan saat ulang tahun MA nanti. Tolong siapkan saktker-satker yang siap untuk hal tersebut,” ujarnya.

Adapun mengenai TPM, Tuaka Agama menyebutkan agar hakim yang sudah lebih dari 4 (empat) tahun bertugas di satu pengadilan segera dimutasi. Dalam pelaksanaan mutasi, menurut Tuaka, harus juga diperhatikan kehidupan rumah tangga yang bersangkutan. Jangan sampai gara-gara mutasi, rumah tangga menjadi pecah, katanya. “Upayakan dalam mutasi jangan sampai menjauhkan dari pasangannya (suami/isteri),” kata Ketua Kamar Peradilan Agama. Sementara itu untuk jabatan pimpinan di peradilan agama, Ketua Kamar menegaskan bahwa jabatan itu harus tetap diisi melalui mekanisme profile assessment test dan fit & proper test.

(Achmad Cholil)